PKB Titipkan Sembilan Agenda untuk Ridwan Kamil

PKBNews - AKHIRNYA pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa barat HM Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum menerima surat rekomendasi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dengan demikian pasangan ini siap melaju pada kontestasi Pilkada Jawa barat, Juni mendatang. 

 

Terkait dengan hal itu, PKB menitipkan sembilan poin agenda kepada pasangan Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum untuk direalisasikan apabila terpilih sebagai gubernur Jawa Barat dalam Pilkada 2018.

 

"Kami minta sembilan agenda lahir batin yang telah kami rumuskan untuk bisa diamalkan untuk kepantingan warga Jabar," kata Ketua DPW PKB Jabar Syaiful Huda disela acara penyerahan surat rekomendasi di kantor DPW PKB Jabar, Bandung, Senin (8/2/2018).

 

Sembilan poin agenda tersebut disodorkan PKB sebagai pengganti karena tidak bisa mengantarkan kadernya menjadi pendamping Ridwan Kamil. Kesembilan poin tersebut dinamai Agenda Lahir Batin sebagai visi misi Emil-Uu.

 

Poin pertama, Emil harus menggerakkan, menjaga, dan memfasilitasi pembangunan dan pengembangan pesantren, mssjid dan tajug, keberlangsungan madrasah diniyah dan majelis taklim dengan memperhatikan kesejahteraan guru ngaji.

 

Poin kedua, menguatkan kesejahteraan ekonomi umat Jabar, dengan menciptakan saudagar santri dan meningkatkan kapasitas UMKM melalui pemberian akses jejaring ekonomi dan pendampingan yang intensif.

 

Ketiga, membuka lapangan kerja baru, menciptakan ekonomi kreatif dengan cara menumbuhkembangkan enterpreneur muda urban dan desa untuk mengurangi pengangguran di Jawa Barat.

 

Keempat, menjamin keberlangsungan pasar tradisional dan warung rakyat dengan sistem zonasi retail modern dan merevitalisasi pasar tradisional.

Kelima, meningkatkan pendapatan petani dan nelayan dengan cara penciptaan skala ekonomi, melalui pengembangan program unggulan kawasan pedesaan (cluster ekonomi).

 

Keenam, mengarusutamakan kelompok perempuan melalui pemberdayaan usaha ekonomi, serta meningkatkan akses dan pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Ketujuh, mewujudkan pemerataan ekonomi dan keadilan pembangunan di Jawa Barat melalui percepatan pemekaran, pembangunan megapolitan, dan pembangunan kawasan Jabar Selatan.

 

Kemudian, mengurangi tingkat kemiskinan dengan mempercepat pelaksanaan program reforma agraria dan perhutanan sosial melalui redistribusi tanah dan legalisasi aset untuk masyarakat Jawa Barat.

 

Terakhir, mendorong percepatan kemandirian ekonomi desa dengan cara menggerakan dan pengembangan BUM desa, pariwisata desa, serta pengalokasian dana desa dari APBD provinsi sebagai dana pendamping dana desa dari APBN.

 

Sembilan poin ini, kata Syaiful Huda, harus menjadi prioritas pasangan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum apabila terpilih dalam Pilgub Jabar 2018.

 

Sementara itu, Ridwan Kamil mengatakan, sembilan poin yang disampaikan PKB merupakan program kerja yang sebelumnya telah ia canangkan untuk prioritas pembangunan Jawa Barat ke depan.

 

Kendati demikian, sembilan poin ini akan semakin menguatkan visi misinya untuk bisa memenangkan Pilgub Jabar nanti.

 

"Jadi tanpa dimintapun saya sudah mempunyai konsep yang sama dengan sembilan poin agenda PKB karena sudah diagendakan akan menambahi kekuatan pemikiran," tandas Ridwan Kamil.

PKB Serahkan Surat Rekomendasi ke Ridwan Kamil

PKBNews - CALON Gubernur Jawa Barat HM Ridwan Kamil secara resmi telah menerima surat rekomendasi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). 

 

Surat rekomendasi itu diserahkan langsung kepada Pasangan Cagub-Cawagub Jawa Barat HM Ridwan Kamil dan Uu Ruhzanul Ulum. Terkait dengan hal ini, PKB telah melengkapi jumlah dukungan partai untuk pasangan ini. 

 

Acara penyerahan rekomendasi itu dihadiri langsung oleh Ridwan Kamil dan Uu Ruhzanul Ulum serta Ketua DPW PKB Jawa Barat Syaiful Huda dan para petinggi partai pengusung di Bandung, Jawa Barat. 

 

"Jadi mengenai perdebatan soal wakil kita tutup hari ini. Kalau kami menarik dukungan, Kang Emil tidak jadi ke Jabar, sangat disayangkan figur sebaik Kang Emil tak bisa berpartisipasi dalam kompetisi ini dan insya Allah pasangan ini akan menang," kata Ketua DPW PKB Jabar Syaiful Huda di Bandung, Senin (8/1/2018).

 

Menurut Huda, PKB mengajak semua pihak untuk menutup perdebatan yang sudah lewat. Karena kini saatnya untuk beradu gagasan demi Jabar yang lebih baik. 

"Ini rangkaian penutupan untuk tidak ngomong soal usung mengusung. Ini sudah waktunya ngomong soal gagasan," kata Syaiful Huda. 

 

Terkait dengan surat rekomendasi itu, calon gubernur Jabar Ridwan Kamil yang akrab disapa Kang Emil ini mengaku lega dengan turunnya surat rekomendasi dari PKB. Sebab sikap PKB ini melengkapi jumlah dukungan yang diperlukan untuk dapat menghadapi Pilgub Jabar 2018. 

 

"Alhamdulillah hari ini surat yang dibutuhkan ke KPU sudah lengkap. Peristiwa hari ini menandai selesainya dukungan," kata Kang Emil.  

 

Ridwan Kamil-Uu diusung empat partai yakni PPP dengan 9 kursi di DPRD Jabar, PKB 7, Hanura 3 dan NasDem 5. Dukungan ke empat partai tersebut membuat Ridwan Kamil dan Uu mengantongi 24 kursi. 

Ini Pesan Cak Imin untuk Kepala Daerah yang Diusung PKB

PKBNews - SELURUH calon Kepala Daerah, baik provinsi dan kabupaten/kota, yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) harus memiliki komitmen untuk membela dan memperjuangkan kepentingan rakyat, ditengah gejolak persoalan kebangsaan yang semakin beragam dan kompleks.

 

Demikian dikatakan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Dr. A. Muhaimin Iskandar atau biasa disapa Cak Imin saat memberikan sambutan pada acara Akademi Politik Kebangsaan (Akpolbang) dan penyerahan mandat politik kepada Cagub dan Cawagub yang akan berlaga pada Pilkada Serentak, Juni 2018 mendatang, di Jakarta, Jumat (5/1/2018). 

 

Menurut Cak Imin, hal yang patut digarisbawai adalah tingginya ketimpangan ekonomi. Karena itu, setiap Kepala Daerah harus mampu meningkatkan perekonomian masyarakat sesuai dengan potensi di daerah masing-masing.

 

“Setiap Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur punya kewajiban untuk tingkatkan pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah,” kata Cak Imin. 

 

Walaupun prestasi ekonomi secara nasional meningkat sebesar 4 persen dalam tiga tahun ini, menurut Cak Imin, setiap kepala daerah tidak boleh terlena dan tetap meningkatkan kinerja serta pengabdian kepada masyarakat.

 

"Caranya adalah dengan menyusun program ekonomi kerakyatan yang berasaskan kebersamaan, sehingga pemerataan ekonomi dapat terealisasi sesuai visi dan misi PKB," kata Cak Imin.

 

Karena itulah, melalui mandat politik PKB, Cak Imin berharap setiap calon Kepala Daerah itu guyub dalam kebersamaan, kepemimpinan yang melayani dan mengayomi, menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan dan sustainable.

 

“Aset ekonomi kita tidak boleh hanya dinikmati oleh sebagian kecil rakyat kita, tetapi harus bersama-sama dinikmati,” ujar Cak Imin.

 

Pemberian mandat politik itu dilakukan secara simbolik oleh Cak Imin. “Kami menyerahkan mandat politik sekaligus kebutuhan administrasi yang akan dibutuhkan para calon saat mendaftar,” kata Cak Imin.  

 

Berikut pasangan cagub-cawagub yang mendapat surat dukungan dari PKB untuk menghadapi Pilkada di daerahnya masing-masing. 

 

Di pilkada Riau surat dukungan diberikan PKB kepada Lukman Edy dan Asri. Lampung, surat dukungan dibreikan kepada pasangan calon Arinal Djunaidi dan Chusnunia. 

 

Di Jawa Timur, dukungan diberikan kepada calon gubernur Saifullah Yusuf. Bali, diberikan kepada pasangan calon Wayan Koster dan Tjokorda Oka Artha. Nusa Tenggara Timur, diberikan kepada pasangan calon Marianus Sae dan Emelia Julia Nomleni. 

 

Kemudian Nusa Tenggara Barat diberikan kepada Mohammad Suhaili dan Muhammad Amin. Sulawesi Selatan diberikan kepada Nurdin Halid dan Abdul AZiz Qahhar Mudzakkar.

 

Maluku diberikan kepasa Murad Ismail dan Barnabas Omo. Maluku utara diberikan kepada Burhan Abdurahman dan Ishak Jamaluddin.

 

Lalu Papua diberikan kepada Lukas Enembe dan Klemen Tinal.

 

“Saya ucapkan selamat kepada para pasangan calon kepala daerah. insya Allah menang di daerah masing-masing,” tutur Cak Imin.

 

Cak Imin lalu mengatakan masih ada beberapa pasangan calon gubernur yang belum waktunya diberikan surat dukungan karena belum final. Di samping itu, koalisi antarpartai pendukung juga belum menghasilkan kata sepakat.

 

“Jadi menunggu koalisi-koalisi yang sangat dinamis menjelang pwndaftaran. Ini proses politik biasa, syarat calon kepala daerah harus memiliki dukungan yang memadai,” tandas Cak Imin.